Minggu, 01 Mei 2011

JAKARTA--MICOM: Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan kajian kembali terhadap penghasilan kena pajak. Namun karena pengaturan tersebut ada di undang-undang, pihaknya juga harus berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait.

"Karena itu pandangan presiden, maka akan kita tindak lanjuti. Tapi karena pengaturannya di undang-undang, kita harus lihat lagi," kata Fuad saat dihubungi di Jakarta, Minggu (1/5).

Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta per tahun. Alasan pembatasan gaji untuk insentif PPh 21 dilakukan karena karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta dinilai pantas mendapat insentif. Aturan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diatur dalam UU 36/2008 tentang PPh.

Fuad mengaku sependapat dengan Presiden bahwa memang perlu adanya keadilan bagi seluruh pekerja, sehingga buruh berpenghasilan rendah tidak terbebani dengan pajak. Walaupun saat ditanya mengenai permintaan Menakertrans untuk menaikkan PTKP dari level Rp5 juta tersebut. Fuad mengatakan bahwa itu membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi. Sehingga dirinya belum bisa memberikan jawaban apakah PTKP harus naik atau tidak. "Saya rasa itu masih butuh kajian lagi," tuturnya.

Mengenai permintaan Presiden untuk menertibkan terus proses perpajakan. Sehingga para wajib pajak yang berpenghasilan tinggi membayar sesuai dengan kemampuannya. Fuad mengakui bahwa pihaknya bekerja keras untuk dapat menagih potensi penerimaan negara tersebut. (Tup/OL-04)

sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/01/222445/4/2/Ditjen-Pajak-akan-Kaji-Penghasilan-Kena-Pajak-
JAKARTA - Di saat puluhan ribu buruh berdemo didepan Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih berkunjung ke pabrik-pabrik di Bogor. Dalam memperingati Hari Buruh Dunia (May Day) ini, SBY berjanji akan mengkaji ulang pengenaan pajak penghasilan bagi buruh.

"(Kunjungan) ini untuk memastikan ada hubungan yang baik antara pimpinan perusahaan dengan pekerja. Kalau hubungannya baik, Insya Allah akan berkembang perusahaan itu dan kalau perusahaan berkembang pekerja akan ditingkatkan kesejahteraannya," ujar SBY saat tiba di PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, Minggu (1/5).

Dalam kunjungannya itu, Presiden didampingi Ibu Negara, Ani Bambang Yudhoyono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Seskab Dipo Alam, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga. Setibanya di tempat, Presiden langsung melihat jenis-jenis keramik yang diproduksi.

Dalam kesempatan itu, Presiden meminta produsen tidak takut bersaing dengan negara maju. SBY mengambil contoh, truk besar untuk negara maju dan truk kecil bagi negara berkembang. "Truk kecil memang tidak mungkin menabrak truk besar. Tetapi truk besar tidak bisa masuk jalan kecil. Di situ cari peluang, pasar, menjual produknya. Truk kecil pun dengan ikhtiar, akal, taktik, bisa juga mendapatkan pasar," cetusnya.

Tak lupa, Presiden meminta pengusaha untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan. Sementara itu terkait dengan peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei, SBY berharap seluruh perusahaan di tanah air terus bekerja maksimal agar bisa meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. "Kalau tumbuh jangan lupa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," tegasnya.

SBY berjanji akan terus mengembangkan kebijakan yang tidak merugikan perusahaan dalam negeri. Hal itu antara lain akan dilakukan dengan membatasi produk-produk asing. Disisi lain pemerintah selalu mewujudkan sinergi antara unsur pekerja, pengusaha, dan pemeritah. "Pengusaha jangan mudah melakukan PHK. Kalau PHK dilakukan, nanti banyak pengangguran," tandasnya.

Di kesempatan itu, Presiden berkesempatan melakukan sesi tanya jawab dengan pekerja di PT Industri Keramik Kemengangan Jaya. Perwakilan dari 1.140 karyawan di perusahaan keramik itu, Fahrul Roziah, mengeluhkan besarnya potongan pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah. "Selama ini kami dipotong pajak penghasilan atau PPh 21 yang cukup besar. Untuk itu kami berharap, bisa merasakan manfaat PPh 21 itu," tukasnya.

Pertanyaan Fahrul langsung dijawab Presiden SBY. Dia mengatakan pajak berlaku dan diperlukan di negara manapun. "Sebagai contoh kita membangun, menjalankan pemerintahan, membantu rakyat apakah itu pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan serta menjaga keamanan negara. Semua yg dilakukan di negeri ini hampir 80 persen biayanya dari pajak," tuturnya.

Lebih jauh SBY mengatakan yang harus membayar pajak lebih itu adalah orang kaya yang penghasilannya?besar karena menjalankan usahanya di negeri ini dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan negara. "Bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu membayar pajak tentu tidak boleh dipajakin. Untuk hidup sehari-hari pun katakanlah pas-pasan, dipajakin, itu tidak adil," ungkapnya.

Selama ini, masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp 1,25 juta perbulan tidak kena pajak atau masuk kriteria Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Terkait hal itu, SBY meminta Menakertrans, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan menteri-menteri terkait untuk melihat kembali batas adil pengenaan pajak bagi pekerja. "Saya minta ditinjau, berapa penghasilan yang patut kena pajak dan berapa yang tidak patut kena pajak," kata SBY.

Usai berkunjung ke pabrik keramik, SBY beralih mengunjungi PT Tirta Investama di Jl. Mercedez Benz, Cileungsi. Di pabrik yang memproduksi air minum dalam kemasan tersebut, SBY mengaku sudah lima tahun ini memperingati Hari Buruh dengan berkunjung ke pabrik-pabrik. "Saya harap Gubernur, Bupati, Walikota, agar di Hari Buruh menggunakan kesempatan bertemu dengan pekerja-pekerja," jelasnya. (wir)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2011/05/02/90856/SBY-Minta-Pajak-Buruh-Dikaji-Ulang-
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!